UU No. Otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewaiban daerah otonomi untuk mengarur dan mengurus sendiri pemerintahannya. 3. Undang-Undang No. Menurut Yosef Riwu Kaho sebagaimana yang dikutip oleh Martin (2007:89-90) bahwa kinerja pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya sebagai berikut : Manusia pelaksana. Dasar Hukum Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni : Undang-undang DasarSebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. 2. 2. 8. Dalam kutipan yang saya ambil dari forum geografi halaman 129 tahun 1994 dan. 1. A. Republik Indonesia, otonomi daerah menjadi salah satu unsur wujud perubahan dan pembaruan dalam sistem pemerintahan daerah, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki filosofis keanekaragaman dan kemudian diganti dengan Undang-Undang. 1Hanif nurcholis Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah, Penerbit Grasindo, Jakarta,2005, hlm 66. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Desentralisasi baru terwujud apabila terdapat “penyerahan” wewenang pemerintahan dan desentralisasi otonomi dan tugas. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau. Unsur-unsur pengeluaran anggaran belanja, yaitu 1) Belanja Barang 2) Cicilan Utang 3) Pembelian kendaraan dinas 4) Bantuan proyek 5) Subsidi daerah otonom Hal yang termasuk pengeluaran rutin, yaitu A 1, 2, dan 3 B. OTONOMI DAERAH KHUSUS ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Widya Oka Azahra Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia. us Besar Bahasa Indonesia (2008: 992), otonomi . A. 1. Keberadaan dan berfungsinya lembaga. Pembangunan Daerah berdasarkan Pemasukan Daerah Otonomi3. Salah satu yang melatarbelakangi pelaksanaan otonomi daerah adalah krisis moneter 1997. XV / MPR / 1998. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Model Kerja sama Antarpemerintah Daerah dalam Pengelolaan Distinasi Pariwisata Terpadu di Kawasan Nasional Bromo Tengger Semeru. 5. A. mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah, maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri”. Halaman ini telah diakses 159880 kali. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan,. Berbeda dengan daerah yang lain Dapat ditentukan berdasarkan aspek administratif atau fungsional. Perundang-undangan. Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan. Kelima Dinas Daerah Unsur pelaksana otonomi daerah Keenam Lembaga Teknis Daerah Unsur pendukung tugas kepala daerah Ketujuh Kecamatan Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota Kedelapan Kelurahan Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah. Wesite Resmi Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. 32 Tahun 2004. Arti daerah otonom berarti tiap daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Berikut penjelasan terkait hubungan keduanya. Jawaban: C. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat pula perwujudan asas otonomi daerah. 2015 PPKn Sekolah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah. PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Oleh: Dr. 23 Tahun 2014, perangkat daerah merupakan unsur yang membantu kepada daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah. Dimensi karakteristik administrasi. Pengertian Otonomi Daerah. pemerintahan. Tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban Daerah Otonom. Undang-undang ini mengatur: 1. daerah-daerah otonom dan wilayah administrasi. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Adapun definisi daerah otonom menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut; Ateng Syafiruddin; Otonomi daerah merupakan kebebasan. Otonomi Daerah adalah asas yang menjadi fondasi bagi pengelolaan pemerintahan,. Di jelaskan : bahwa unsur desa pertama ialah unsur daerah. 3-4. Kewajiban daerah otonom Struktur Organisasi Pemerintahan Provinsi Beserta Penjelasannya. 7 Istilah apapun yang digunakan untuk perjanjian internasional yang dibuat, ber-dasarkan praktik negara-negara, negara Repu-blik Indonesia hanya membedakan perjanjina internasional dalam 2 (dua) golongan. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Propinsi dan Kabupaten/ Kota yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pusat di. Lokasi. Melalui pemerataan wilayah, pemeritah. perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pemban tuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dr. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada hukum dan undang-undang yang berlaku, antara lain: 1. Pemerintah dan Pemerintahan . Sejarah otonomi daerah sendiri, kendati baru berusia dua dasawarsa, tetapi jejaknya dapat ditelusuri sejak zaman kolonial Belanda. Menurut UU No. Kewajiban Daerah Otonom. Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi / manajemen yang digunakan utnuk mengoptimalkan sumber daya lokal, sehingga. unsur fisik yang dapat dipelajari yaitu unsur penduduk dan unsur sekelilingnya. Tim penyusun STPDN Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dalam bukunya tentang Sistem Pemerintahan Desa Adat menjelaskan. Meskipun gairah dan tuntutan otonomi daerah akhir-akhir ini lebih banyak berasal dari bawah (top down) tetapi konteks otonomi daerah tidak memungkinkan lagi manajemen otonomi daerah hanya. com - Desentralisasi berasal dari kata de dari bahasa Belanda artinya lepas dan centerum yang arinya pusat. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, yang mengandung unsur penyerahan, bukan penugasan. unsur-unsur negara kesatuan republik Indonesia wilayahnya berupa daratan dan lautan. 24Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia meyakini, apa yang baik bagi kehidupan usaha di Hindia Belanda akan baik pula bagi. Dekonsentrasi adalah unsur. Pentingnya agenda demokratisasi dalam rangka otonomi daerah antara lain bertolak dari asumsi bahwa cita-cita demokrasi, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa tidak semata-mata ditentukan bentuk negara (negara kesatuan dan negara federal), melainkan melalui sistem politik yang menjamin berlakunya mekanisme check and balance. kerangka otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah. Bagir Manan, SH. OTONOMI DAERAH DAN DEMOKRASI PENDAHULUAN Otonomi daerah adalah kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan. Unsur-unsur Pemerintahan Daerah yaitu :6 a. 2. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai otonomi daerah, baik dari nilai, dimensi maupun prinsipnya yang menjadi materi PPKn kelas 10 SMA. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Undang- Undang dan Para Ahli. No. 23 Tahun 2014, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangA. Di dalamnya terdapat muatan religi, bahasa, kesenian. 3. A. perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat Foto. Berdasarkan etimologi otonomi memiliki arti pengaturan sendiri, memerintah sendiri atau mengatur. Pembangunan RegionalKesimpulan Pada Penutup Makalah Otonomi. Pengertian Pemerintah Daerah, Ciri, Asas, Tugas, Wewenang Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Lengkap – Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi. Istilah otonomi daerah bukanlah hal baru di. Otonomi daerah untuk pertama kalinya. , bersama unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, menghadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVI Tahun 2022 secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor. Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”; b. - Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah. Aturan main pelaksanaan otonomi daerah terus. Otonomi Daerah akan mencakup berbagai urusan pemerintahan yang luas. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan. Pendahuluan Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya secara terus menerus untuk mencari titik keseimbangan yang tepat dalam meletakkan bobot desentralisasi dan otonomi daerah. (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ancaman Disintegrasi • Ancaman bermula dari kesenjangan antar daerah • Adanya arus globalisasi, batas-batas negara kian tipis, mobilitas faktor produksi semakin tinggi, tidak terbendungnya arus informasi, kesadaran terhadap nilai universal, masih adanya penempatan daerh. Menurut PBB, desentralisasi adalah suatu hal yang merujuk kepada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat, baik melalui dekonsentrasi pada pejabat wilayah ataupun melalui devolusi pada badan-badan otonom daerah. Wewenang 3. A. Otonomi Daerah a. Pada 2 Juli 1997, terjadi krisis keuangan Asia yang juga dirasakan oleh Indonesia. Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Menimbang : a. 3. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Konstitusi tersebut menjadi landasan utama dari Otonomi Daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pus at). Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala. Sebutkan dasar hukum otonomi daerah! Jawab : Nah jika kalian mendapatkan pertanyaan ini maka jawabanya sangat mudah yakni UUD 1945, UU No. 18 Surabaya. pembantuan terkandung unsur otonomi. Daftar IsiLatar Belakang MasalahRumusan MasalahTujuan Makalah Otonomi DaerahLandasan Teoritis1. Kewajiban. Berlaku. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu: Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan. Proses demokrasi dalam terbentuknya otonomi daerah ini di mulai pada tahun 1999 dengan ditetapkan Undang-Undang No. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah : 1. Faktor ini mencakup unsur pemerintah daerah yang terdiri. revatrianggraeni revatrianggraeni 23. 116. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT. Otonomi Daerah, serta Tujuan Pemerintahan Daerah. · Unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Daerah Otonom Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasrakan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar orang asli papua. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman. perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas teman mengenai Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Nasional menjadi isu yang masih relefan di bahas dalam ranah pembangunan Bangsa, mewujudkan Tujuan Hukum. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. unsur pokok. keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan. Pengertian daerah otonom dan otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintahan di mana terjadi pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau kepada organisasi non pemerintah yang berada di daerah. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan. Lambang DPRD. teknik tanpa ada unsur-unsur atau kendala politik apapun, dan hasil yang diharapkan segera akan dicapai. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah; l. Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah meliputi: a. 4. Oleh karena itu, di bawah ini penulis sampaikan beberapa contoh otonomi daerah di Indonesia yang dapat pembaca pelajar agar semakin memahami otonomi daerah seutuhnya. V. Anisa R. Ditujukan untuk menjalankan tugas tugas servis publik1. I. Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah. Talavera Office Suite, 18th Floor, Jalan TB Simatupang, kav 22-26, RT. otonomi daerah merupakan sebuah agenda nasional yang sangat penting dan telah menjadi agenda publik yang utama di tengah-tengah menghadapi persoalan bangsa yang semakin kompleks dan tidak jelas arahnya. PENDAHULUAN. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dana Otonomi Khusus adalah. Link Terkait. Berlaku. c) Menyediakan dan kengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan funsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Menimbang : a. Dalam gerebek terungkap unsur-unsur tradisi dan kebudayaan lama di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menerapkan otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Teori Kekuasaan dan Geopolitik Indonesia 31 18. Maka dari itu, otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah. Unsur Unsur Negara; √ Pengertian Pembangunan. Dalam sebuah kerjasama, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya unsur dua pihak atau lebih, adanya interaksi dan adanya tujuan bersama. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Latar Belakang Otonomi Daerah. Kata Kunci: Kebijakan, Desentralisasi Pendidikan, Otonomi Daerah PENDAHULUAN Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota). Terdapat 3 unsur pokok otonomi daerah yang dikutip dari buku Nur Wahyu Rochmadi: - Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintah dan masyarakat daerahnya sendiri. Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk. 3-4. Otonomi merupakan subsistem dari negara kesatuan. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Sutarmidji, S. Kita akan merayakan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2015, menarik untuk kita kaji atas perkembangan otonomi daerah saat ini. 2. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari. 5. Menimbang : a. Melalui otonomi daerah nilai-nilai luhur Pancasila tersebut akan dapat diwujudkan dan dilestarikan dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia. otonomi daerah ialah suatu hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri sendiri dan sebuah kebebasan aktualnya. Dengan demikian, dalam sistem peme rintahan daerah, desa merupakanDalam rangka optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah dibutuhkan penataan administrasi publik di tingkat lokal. Adanya otonomi daerah ini sendiri menjadi kesempatan baik. sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat. lain, istilah “daerah” bermakna “bagian” atau unsur dari suatu lingkungan yang lebih besar sebagai suatu kesatuan. Sehingga, pengertian otonomi "sebanyak-banyaknya" pada dasarnya sama dengan "otonomi seluas-luasnya". 40. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. daerah-daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2016. Hak 2. Unsur Forkopimda terdiri atas Kepala Daerah, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai. Akmal Malik, M.